Tempo Institute
2 Comments

“Pemimpin dan Budi Pekerti”

Oleh: VINISA NURUL AISYAH – UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Rangkuman :

Pemimpin kampus sebagai pemegang kekuasaan memiliki hobi unik. Penghakiman budi pekerti. Budi pekerti dijadikan alasan demi kesewenang-wenangan atas kuasa yang dimiliki. Pemimpin institusi pendidikan yang memberi contoh menjawab dengan logis dan tanggung jawab selalu diabaikan. Mengapa pemimpin tak pernah mau mengakui kesalahan demi sebuah perbaikan?

————-

 

Mba, Mba’nya itu berjilbab. Jadi harus jujur dan nggak boleh su’udzon dengan pihak fakultas,” kata Pembantu Dekan I Fisip Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) periode 2009 lalu. Kata-kata itu terlontar saat saya mempertanyakan pungutan uang sumbangan dari fakultas kepada mahasiswa baru yang dilakukan tanpa ada legalitas dan sepengetahuan rektorat. Bukannya mempertanggungjawabkan pungutan tersebut dengan jelas dan logis, malah menghukum moral dan budi pekerti saya di ruang dekanat.

Tiga tahun berlalu, budi pekerti masih menjadi kilahan yang laris manis digunakan oleh birokrat kampus. Kali ini terjadi di Fakultas Peternakan saat audiansi tentang adanya pungutan untuk syarat wisuda mahasiswa angkatan 2008 bulan ramadhan tahun ini.

Saat ditanya legalitas penarikan, jawaban soal budi pekerti pun terlontar kembali. “Penarikan ini sebenarnya untuk membuktikan bagaimana moral dan kejujuran adek-adek mahasiswa kepada orang tua. Apalagi kan ini sedang bulan ramadhan,” ujar Dekan Fakultas Peternakan.

Kasus ini dilatarbelakangi mahasiswa yang keberatan membayar uang pungutan sebagai syarat wisuda. Pasalnya, mahasiswa bersikeras pungutan tersebut ilegal, tak ada payung hukumnya dan tak tahu kemana larinya uang-uang hasil pungutan itu. Bahkan pihak rektorat sudah melarang pungutan liar bagi mahasiswanya.

Awalnya penarikan diwajibkan, namun ketika sudah mencapai tahap audiensi mereka justru melemparkan pernyataan-pernyataan justifikasi budi pekerti. Logika “siapa yang tak mau membayar, maka berbudi pekerti jelek” dilontarkan. Kemudian logika, “Birokrasi dengan budi pekerti macam apa yang terus menarik pungutan paksa untuk mahasiswa?” muncul dan hasilnya, tak seorang pun mahasiswa membayar pungutan liar tersebut.

Seolah kehabisan alasan, berkali-kali budi pekerti menjadi pemanis kesewang-wenangan bagi orang yang yang memiliki kuasa. Bahkan di dalam instiutsi pendidikan. Benarlah apa yang dikatakan Goenawan Mohamad dalam catatan pinggirnya, “Budi pekerti dalam pergulatan kekuasaan, akhirnya berfungsi sebagai bedak dan gincu”.

Moral dan budi pekerti digunakan untuk menutupi kesewenang-wenangan. Seringkali mahasiswa terkecoh kemudian tenggelam pada refleksi moral diri sendiri. Kesewenang-wenangan pun terlupakan.

Bukankah sangat memalukan, atas nama budi pekerti dan kuasa, kesewenang-wenangan terus terjadi? Sedang orang-orang dibawahnya? Hanya mampu menggeram karena tak digubris, sisanya terkecoh.

Seolah tak malu dengan status lembaga pendidikan tinggi. Di dalam kelas kita selalu dituntut untuk menjawab pertanyaan dosen dengan logis, sesuai dengan kapasitas sebagai seorang intelektual muda. Namun di luar kegiatan belajar mengajar, kita terus dicekoki dengan jawaban yang tak logis.

Birokrasi-birokrasi busuk terus mengoyak kehidupan kampus kecil di lereng gunung Slamet ini. Mereka menciderai status pelayan mahasiswa dalam memperoleh pendidikan, yang pada akhirnya mengkhianati niat baik dibangunnya institusi pendidikan tinggi.

Bahkan terang-terangan, dalam sebuah buletin LPM Solidaritas, pers mahasiswa di Fisip Unosed, Pembantu Rektor II menyatakan mahasiswa adalah bisnisnya Unsoed. Mahasiswa direndahkan statusnya, bukan sebagai manusia yang mengidamkan sebuah pencerahan dari gudnag ilmu pengetahuan. Mereka memandang mahasiswa sebagai mangsa empuk yang harus dikuras dompetnya demi menumpuk kekayaan universitas.

Tak pernah belajar dari sejarah, hal tersebut bukan satu atau dua kali namun sering layaknya sebuah rutinitas. Pantas jika jalan yang mereka tempuh gelap tanpa cahaya pembelajaran dari sejarah.

Tak heran, yang terjadi kini adalah ketidakpercayaan pada birokrasi. Mosi tidak percaya karena pengkhianatan dan kesewenang-wenangan terus dilakukan. Seiring dengan hal tersebut, mahasiswa yang mengkritisi dan mencecar kebijakan akan disebut mahasiswa berbudi pekerti buruk. Hanya karena berjilbab dan menanyakan pertanggungjawaban penarikan “haram” yang terjadi, atau karena segan membayar pungutan dengan akal-akalan syarat wisuda yang entah-kebijakan-siapa.

Kasus demi kasus seolah ingin mengatakan sudah hilangnya pemimpin kampus yang memiliki tanggung jawab pada peserta didiknya. Tak heran jika menular pada struktur birokrasi yang ada di bawahnya.

Birokrasi yang melayani bagian akademik dan kemahasiswaan di tingkatan fakultas seringkali menarik pungutan tak jelas. Seribu rupiah untuk selembar ijazah yang sudah dilegalisir. Tiga ribu rupiah untuk pengambilan raport per semester. Jika dikritik, mereka hanya melempar pada struktur yang lebih tinggi tanpa jawaban yang pasti.

Masyarakat kampus (mahasiswa) sudah tak kaget lagi jika kata-kata pemimpin tak sejalan dengan kebijakan dan tindakan mereka. Kekecewaan dan kemuakan ini mungkin tersampaikan juga lewat sebuah karya, lagu berjudul “Mosi Tidak Percaya” milik Band Efek Rumah Kaca. Ini masalah kuasa, alibimu berharga. Kalau kami tak percaya, lantas kau mau apa? Kau tak berubah, selalu mencari celah.  Lalu smakin parah, tak ada jalan tengah, Jelas kalau kami marah, kamu dipercaya susah, pantas kalau kami resah, sebab argumenmu payah!

Apa yang harus kita pelajari dari sebuah institusi pendidikan dengan pemimpin yang mengkambinghitamkan moral? Kita hanya akan belajar bagaimana menjadi Indonesia yang lemah.

Menjadi Indonesia yang kuat tak membutuhkan pemimpin yang pandai berkilah atas kesalahan dan tak mengenal perbaikan. Pemimpin Indonesia adalah sejalan dengan apa yang dikatakan Goenawan Mohamad, menjadi manusia yang bersiap memperbaiki keadaan, tetapi bersiap pula untuk melihat bahwa perbaikan itu tidak akan pernah sempurna dan ikhtiar itu tidak pernah selesai.

2 COMMENTS
  1. nurul itqi

    Menarik! Dan ini banyak terjadi tidak hanya di universitas tempat almamater penulis.

  2. Raka Mahardika Rusdianto

    Realitas yang akhirnya menuai kekewewaan mendalam , mengikis kepercayaan, dan ahirnya mematenkan sikap apatis.

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top