Tempo Institute
No Comments

Negara Hijau Ini “Mengemis” Penghijauan

Oleh: IBNI SABIL A’IFA ZAENAL MANAN – UNIVERSITAS INDONESIA

 

 

Ringkasan Esai:

Sangat memilukan kondisi bangsa ini, semakin terdikte atau lebih tepatnya “tertindas” keinginan bangsa lain. Negara hijau dengan julukan populer paru-paru dunia ini sekarang dipaksa menjadi pengemis dalam penghijauan tubuhnya sendiri. Konsep REDD yang diusung menjadi kesepakatan dunia dalam menangani perubahan iklim serta pemanasan global mulai berbau politik yang menyebabkan negara berkembang semacam Indonesia terus dipaksa “memubadzirkan” buminya dengan kepentingan yang mayoritas hanya untuk bangsa-bangsa maju. Mubadzir karena saat hutan hijau kita mampu diolah dengan cermat, telah sangat cukup untuk memakmurkan rakyat pribumi.

 

—————————————————-

 

Saya sedikit akan memulai esai ini dengan cerita, cerita yang sewaktu itu saya banggakan. Pernah sewaktu saya menginjak tahun kedua berkuliah, saya mengikuti suatu forum se-Asia yang membahas mengenai karbon (sebutan untuk senyawa kimia yang sekarang tenar menjadi kambing hitam akan munculnya global warming). Setelah mengikuti forum tersebut, saya membentuk tim penelitian dan mengajukan sebuah proposal penelitian bertopik karbon, khususnya dalam kepentingan mengestimasi jumlahnya di Provinsi Riau. Saya dan tim cukup bangga waktu itu karena proposalnya disetujui untuk mendapat pendanaan, tetapi itu waktu dulu (artinya sekarang tidak begitu). Mengapa tidak bisa lagi membanggakan? Karena sekarang mata saya terbuka, terutama mata hati bahwa kebanggaan dari penelitian ini hanyalah prestasi semu.

Meredam Kegagalan Pembangunan Global (Gagalnya Rezim Global)

OK, saya mencoba mengawali kronologisnya seperti ini. Krisis energi global adalah persoalan ekonomi politik yang sangat dekat dengan persoalan penguasaan akses ekonomi, alokasi sumber ekonomi, dan distribusi manfaat atas sumber-sumber ekonomi. Hal yang perlu ditekankan dari pengertian tersebut adalah soal siapa yang memperoleh manfaat (keuntungan), siapa yang menanggung biaya eksternalitas, diantaranya adalah biaya kerusakan/pencemaran lingkungan. Saya bisa katakan bahwasanya krisis lingkungan global adalah soal tatanan sosial-ekonomi yang tidak adil.

Secara umum sebagian besar penduduk negara-negara kaya (yang cenderung di belahan bumi utara) dapat menikmati tingkat kesejahteraan yang tinggi berkat penghisapan terhadap kekayaan alam dan modal sosial di negara-negara selatan atau negara yang lebih miskin, serta terhadap kelompok yang lebih rentan pada umumnya. Gaya hidup dan pola konsumsi mereka harusnya bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan hidup dan tatanan sosial akibat eksploitasi yang berlebihan di negara-negara yang menjadi sumber penghisapan.

Perubahan iklim merupakan hasil persamaan yang kompleks dari gagalnya model pembangunan skala global. Karena itu setiap upaya untuk menghindari pemanasan global dan perubahan iklim serta upaya-upaya beradaptasi pada kondisi atmosferik yang berubah juga tidak sederhana. Melihat kembali persoalan hubungan antar bangsa, negara, dan individu yang terjadi selama berabad-abad dan tidak kunjung berubah, tidaklah layak menafikan kondisi ketidak adilan yang masih terus menerus terjadi.

Dalam REDD, Hutan = Tempat Sampah Pemanasan Global

Isu pemanasan global menjadi runyam karena ternyata skema mekanisme pembangunan bersih tidak secara spesifik bicara soal reduksi karbon dari sektor kehutanan, dan sampai hari ini tidak mampu diaplikasikan di sektor kehutanan. Hutan hijau Indonesia tak ubahnya hanya “tempat sampah” CO2 oleh nagara penyumbang perusakan bumi. Padahal hutan bagi masyarakat Indonesia, menjadi bagian dari kehidupan, mulai dari kayu, daun, sumber air, energi dan pangan, terutama teruntuk rakyat sekitar hutan.

Kemudian muncullah tawaran mekanisme baru, yaitu REDD (reducing emissions from deforestation and degradation), yang diharap mampu menjembatani mekanisme pembangunan bersih (clean development mechanism) dengan penanganan kerusakan hutan (deforestasi). Program REDD sendiri menawarkan kewajiban negara-negara “Utara” untuk membayar kompensasi kepada negara-negara “Selatan” guna mengurangi penggundulan hutannya, dan atau negara-negara Selatan juga dapat menjual kemampuan serap karbon yang dimiliki hutannya kepada Utara. Dengan skema tersebut, diharapkan kontribusi emisi dari deforestasi (khususnya pada hutan hujan tropis) yang mencapai 20 persen dari total emisi karbon di atmosfer dapat dikurangi.

Tapi ada beberapa hal terpelenceng dan merugikan dari konsep REDD. Pertama, REDD terlalu menyederhanakan fungsi ekosistem hutan, yakni hanya sebagai penyerap karbon dioksida (carbon sinks) dan mengabaikan fungsi penting lain hutan sebagai daerah tangkapan air (water catchment areas), sebagai ruang hidup dan penghidupan masyarakat (livelihood) di sekitar kawasan hutan, hingga fungsi sosio-kultural yang tak mungkin bisa dipisahkan dari sendi-sendi kehidupan masyarakat setempat. Mengabaikan fungsi hutan secara luas tentu akan merugikan negara-negara pemilik hutan, baik dalam konteks ekonomi, sosial, maupun politik.

Kedua, REDD pada prinsipnya menawarkan kepada negara-negara yang memiliki hutan (termasuk Indonesia) untuk menjaga atau lebih tepatnya “mengunci” kawasan hutannya dengan imbalan “recehan”. Tawaran ini dengan sendirinya akan membatasi akses dan partisipasi masyarakat lokal terhadap hutan, setelah hutan berubah menjadi global common goods.

Ketiga, REDD akan berpotensi mengaburkan proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus kejahatan kehutanan, mengingat kesanggupan mereka (penjahat kehutanan) memenuhi kewajiban untuk membayar (willingness to pay) sesuai dengan skema REDD. Dengan begini, posisi Departemen Kehutanan pun akan dilematis dan kontraproduktif dengan usaha nasional dan internasional dalam antisipasi perubahan iklim. Keprihatinan REDD justru lebih condong pada melanggengkan industri kehutanan agar tetap eksis memanfaatkan kayu melalui mekanisme insentif yang ditawarkan.

Saya sendiri geograf yang belajar cukup banyak mengenai kompleksitas ekosistem hutan. Konsep REDD sangat rawan memicu ketiga celah tadi dan bahkan masih mungkin berefek domino pada kemunculan kerugian, kecurangan, atau kerusakan yang lain.

Mereka “Mencuci Tangan” dengan REDD

Sistem klasifikasi hutan untuk REDD dapat diarahkan pada sistem klasifikasi hutan pada Tataguna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang terdiri dari hutan produksi, hutan konservasi, hutan lindung dan hutan konversi. Klasifikasi ini dirinci lebih jauh ke dalam kelas hutan tidak terganggu, terganggu atau sudah menjadi hutan tanaman industri dan bukan tutupan hutan (tebang habis yang tidak diikuti oleh penanaman hutan industri). Selain itu juga harus ditambahkan areal di luar kawasan hutan yang berada di bawah pemerintah daerah yang kondisi masih berupa hutan. Dengan pengkatagorian ini memungkinkan untuk memasukkan semua hutan baik yang ada di dalam maupun luar kawasan ke dalam skema REDD dengan melibatkan semua pihak baik pusat maupun daerah.

Dengan model klasifikasi ini maka yang terjadi adalah masyarakat yg selama ini berada dalam “kawasan hutan” berdasarkan aturan TGHK (luas kawasan hutan = 120 juta ha) akan “terusir” dari kawasan tersebut. Demi mengejar targetan REDD tersebut maka Pemerintah Pusat melalui Dephut, BPN, DepTan beserta Pemerintah Daerah akan secara “liar” menetapkan tatabatas hutan (target mereka sampai tahun 2009 akan menetapkan tatabatas hutan terpadu sampai dg 30%). Ini akan berdampak pada tersingkirnya masyarakat di “kawasan hutan”. Secara tegas dalam IFCA (Indonesia Forest Climate Alliance) memandatkan untuk menegosiasikan “kebun kayu” (HTI), perkebunan kelapa sawit dan kawasan konservasi ke dalam skema REDD. Dan ini berarti tidak ada tempat lagi untuk rakyat sekitar hutan. Sebab yang paling diuntungkan adalah para pebisnis sektor hutan, sektor perkebunan, dan sektor konservasi.

Perubahan Iklim Selesai dengan REDD?

“Rendahnya martabat Bangsa Indonesia di pentas global ini ditunjukkan melalui proposal REDD-I (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Indonesia)”. Pernyataan tersebut banyak diungkap oleh berbagai pihak, termasuk saya yang setuju dengan pernyataan di atas. Mekanisme REDD menegaskan negara hijau ini untuk “mengemis” kepada negara-negara Utara dalam memperbaiki kondisi hutan kita sendiri, maka tak ada lagi yang bisa dibanggakan dari Indonesia. Mengapa demikian? Karena negara-negara Utara juga memiliki tanggung jawab besar daripada “membagi” uang receh kepada negara-negara berkembang, seperti Indonesia, untuk menjaga kelestarian hutannya, sementara mereka terus memproduksi karbonnya dalam jumlah yang lebih besar.

Mengulas kembali pernyataan saya di atas, pertama REDD tidak lebih dari upaya menutup akses masyarakat lingkar hutan untuk mengambil manfaat dari hutan berdasar hukum adat yang mereka warisi secara turun-temurun. Kedua, REDD tak lebih dari kesempatan menyubsidi sektor privat dan korporasi, yang pada hakikatnya merekalah yang bertanggung jawab atas deforestasi di Indonesia. Ketiga, REDD akan menjadi alat konsolidasi (konotasi negatif) perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan. Keempat, REDD merupakan wujud penyederhanaan dan kedangkalan pikir. Hutan bukan sekedar penyerap karbon, tetapi juga sebagai ekosistem yang kompleks, dan memiliki nilai penting bagi kehidupan umat manusia, lebih dari sekadar transaksi ekonomis jual-beli karbon.

Ada persoalan besar dengan REDD yang paling mendasar dari skema yang berbasis pasar/ market adalah masalah ideologi. Seperti diketahui Protokol Kyoto mengatur berbagai cara agar emisi karbon negara-negara industri dikurangi sebanyak 5% dari tingkat emisi yang mereka keluarkan pada tahun 1990. Protokol ini mengatur salah satu pengurangan tersebut dengan mekanisme perhitungan tertentu yang pada intinya memberi nilai moneter pada karbon tersebut yang kemudian dapat ditransfer dalam bentuk kompensasi atas karbon yang mereka keluarkan.

Karena hutan adalah penyerap karbon maka skema ini mengatur bila satu daerah bisa secara meyakinkan mengurangi atau mencegah deforestasi maka dia akan medapat kompensasi dana. Secara teknis mereka dapat menghitung berapa banyak karbon yang diserap atau dicegah tidak terlepaskan ke atmosfir dengan tetap menjaga hutan tersebut tidak rusak/ditebang, dan inilah yang dijual ke pasar. Pihak industri (minyak, penerbangan, dll.) sangat suka ide ini, karena daripada mereka harus mengurangi emisi mereka sendiri.

Dilihat dari keadilan iklim, ini sangat tidak adil, karena skema ini membiarkan tingkat pihak industri tersebut terus melakukan polusi atmosfer kita yang pada akhirnya akan menjadi masalah sosial secara global karena perubahan iklim. Hanya karena mereka bisa membayar, mereka dapat melakukan ini. Disamping itu, tanah/hutan yang akan dipakai oleh skema ini akan menjadi semacam area “status-quo” dimana masyarakat tidak boleh menebang atau memanfaatkannya. Persoalannya adalah mengapa tanah/hutan orang lain digunakan untuk melayani polusi yang dilakukan oleh orang lain? Lebih lanjut lagi, siapa yang akan menentukan tanah/hutan mana untuk skema ini?

Bukan hanya itu, ternyata menurut pemaparan Meneg KLH Rachmad Witoelar, taksiran kompensasi untuk hutan di Indonesia hanya kurang lebih sebesar Rp 95.000,- per hektar per tahun. Bahasa kasar untuk mengumpamakan “pelecehan” ini mungkin ibarat untuk uang jaga atau membeli kopi saja tak akan mencukupi, apalagi diandalkan sampai mencukupi kebutuhan masyarakat yang tidak lagi diizinkan mengelola hutan. Padalah menurut perhitungan Suparmoko (seorang ahli kehutanan), jika hutan Indonesia dikelola baik-baik akan mampu menghasilkan US$ 191,25/ha/tahun untuk hutan primer, US$ 185,44/ha/tahun untuk hutan sekunder, US$ 301,85/ha/tahun untuk hutan konservasi, dan US$ 301,85/ha/tahun untuk hutan lindung. Melihat angka ini, saya sendiri merasa sangat dibodohi konsep REDD yang dulu pernah saya banggakan.

Sudah saatnya bangun dan sadari bahwa negara hijau ini tidak harus mengemis untuk menghijaukan buminya. Indonesia kita, mampu hijau dan bermanfaat dengan mandiri. Masyarakat adat sekitar hutan yang sejak dahulu terus mewarisi budaya mereka untuk melestarikan hutan adalah orang-orang terbaik yang akan menjaga dan mengelola potensi besar hutan ini. Bukan orang-orang ambisius dengan harta, tapi masyarakat sekitar hutan ini secara nurani telah menyatu dengan hutan, cukup hormati hak mereka dan terus saling membantu mengelola hutan kita, maka tidak akan ada lagi permasalahan yang terlalu rumit, apalagi hanya soal harus kembali hijaunya sang paru-paru dunia.

Referensi

http://basapindo.blogspot.com/ (diakses 4 Oktober 2012, pukul 15.15 WIB)

http://siklus.lmb.its.ac.id/?p=666 (diakses 4 Oktober 2012, pukul 15.10 WIB)

www.rareplanet.org (diakses 5 Oktober 2012, pukul 10.10 WIB)

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top