Tempo Institute
1 Comment

Merawat Indonesia dengan Dialog

Oleh: NABILAH MUNSYARIHAH – UNIVERSITAS GADJAH MADA

 

Ringkasan:

Keberagaman di Indonesia adalah akumulasi budaya dari berbagai daerah. Jika kehidupan masyarakat di daerah-daerah harmonis, wajah Indonesia pun akan menjadi ayu. Tapi konflik di Indonesia muncul silih berganti. Konflik, diantaranya, disebabkan oleh diskursus yang tidak disemai dengan sehat. Indonesia membutuhkan ruang dialog yang tidak elitis. Tulisan ini mempertemukan kegelisahan dengan sebuah ikhtiar untuk menepisnya.  Inilah sopotong sumbangsih Jombang dalam mewarnai dialog kemajemukan Indonesia. Dimulai oleh sekelompok pemuda yang menamakan dirinya Staramuda.

———————–

5 Oktober 94 tahun silam, kongres Boedi Oetomo (BO) tidak banyak berarti tanpa 1200 orang yang menyatakan diri sebagai anggota dari pelbagai penjuru Jawa. Berkat iuran anggota dari daerah, BO bisa beroperasi. Sampai akhirnya iuran itu tak sederas pada mulanya, BO menyerahkan kebebasan pada pengurus di daerah. Dalam kongres tadi, kemajuan berpikir Tjipto Mangoenkoesoemo lahir mendahului zamannya. Ia mengharap BO menjadi partai politik berdasarkan ‘persaudaraan nasional tanpa pandang bangsa, jenis kelamin, atau kepercayaan’.[1] Pemikiran ini kelak menjadi milik banyak pemuda modern. Ada dua pelajaran berharga dari BO, pentingnya daerah dan pemikiran radikal kaum muda.

Orang daerah merasa senantiasa menjadi pinggiran dari Jakarta. Taukah, bahwa sejatinya, Jakarta adalah pinggiran dari Eropa dan Amerika – pusat dunia?[2] Saya tersentak membaca analisis tajam Daniel Dakhidae itu dalam salah satu edisi Jurnal Prisma. Saya merasa tiba-tiba terhubung dengan seluruh dunia. Saya lantas menerawang, tanpa Jombang, Manokwari, pulau We, atau hilang salah satu saja di antaranya, gagal negara ini disebut sebagai Indonesia. Setiap daerah punya sumbangsih besar terhadap wajah Indonesia. Sebab ternyata, pilar-pilar penting Indonesia ada di daerah, bukan di pusat.

Patut disayangkan, wajah Indonesia hari ini adalah kekerasan di Sampang, pelanggaran HAM di Papua, dan penggusuran lahan petani di Kulon Progo. Isu HAM dan SARA, seperti Syiah, Ahmadiyah, Gereja Yasmin, mengeruhkan rupa damai Indonesia. Kita sering kali hanya reaktif terhadap fenomena, tapi tidak aktif merawat. Kita sibuk dengan urusan pribadi, seolah Indonesia bisa mengurus dirinya sendiri. Lantas ketika ada darah atau api menyeruak di suatu lokasi, barulah kita teriak, Pancasila dinodai! Indonesia butuh dirawat, bukan hanya ditilik sesekali. Apalagi dititipkan pada politisi.

Mempersiapkan Indonesia

Dimensi mempersiapkan Indonesia tidak hanya waktu, melainkan juga ruang. Persiapan Indonesia tidak berhenti dilakukan PPKI di masa lalu. Tetapi terus bergulir dengan tenaga-tenaga pendorong dari daerah. Saya percaya bahwa tenaga itu bukan saja soal pertumbuhan ekonomi dan demokratisasi, melainkan juga iklim harmonis dalam kehidupan masyarakat.

Inilah yang menjadi catatan besar, sebagian dari kita ternyata tidak betah bersebelahan dengan tetangga beda agama. Tidak sepakat ada rumah ibadah lain di sekitar kompleks perumahan kita.[3] Kita ini ternyata menyangkal nilai kebhinekaan sejak satu centimeter dari halaman rumah.

Seorang kenalan kristian pernah bercerita, di desanya dulu semua umat beragama saling bertandang saat hari raya tiba. Muslim bertandang ke rumah pemeluk kristen ketika natal. Umat kristen bersilaturrahim ke rumah tetangga muslim ketika lebaran. Suatu saat, ada seorang pemuka agama Islam masuk ke desanya, berceramah haram muslim mengucapkan selamat natal. “Tahun-tahun sebelumnya rumah kami selalu ramai, tiba-tiba saja tahun itu sepi. Kasihan ibu saya sudah capek menyiapkan makanan,” kisahnya.

“Nabila, apa memang Islam melarang laki-laki dan perempuan bersentuhan?” Pertanyaan ini terlontar dari seorang teman ketika kami berdua sedang menunggu kendaraan pulang dari sebuah acara lintas iman. Teman saya yang ini seorang Hindu berdarah Bali. Ia merasa tersinggung ketika seorang teman muslimnya tidak mau bersalaman dengannya. “Memang tanganku kotor ya?” responnya spontan ketika itu. Ia mengaku tak keberatan bila temannya menjalankan perintah agamanya, “Tapi mereka tidak memberikan pemahaman yang cukup. Hanya menghindar begitu saja.” Inilah akar dari selisih paham antarumat beragama di Indonesia, banyak perbedaan yang dilarutkan dalam diam. Perdsoalan lantas membeku sulit dipecah, rumit sukar diurai.

Saya mafhum bahwa banyak orang merasa belum selesai mempelajari ajaran agamanya sehingga merasa tidak perlu memahami ajaran agama orang lain. Atau justru, ada yang merasa telah selesai menempuh pendidikan agamanya dengan congkak menyalahkan ajaran orang lain. Ada juga yang senggol bacok lantaran berebut lahan lalu kolektivisme identitas masing-masing pihak menggumpal. Pecahlah kekerasan atas nama (kelompok) agama. Pandangan masyarakat pun dibuat bias, ini konflik tentang agama atau bisnis? Pemerintah dan media berlagak seperti aktor dalam sinetron. Terus bermain peran, tapi tak menjawab apa-apa. Terkadang, pemerinta sendiri mencederai kebhinekaan atas nama hegemoni kelompok tertentu.

Indonesia sudah makan asam garam hidup dalam kemajemukan, tapi konflik tak kunjung bisa diredam. Seolah selalu saja ada oknum yang ambil untung sehingga berniat merawat konflik, seperti yang tampak di Papua. Sampai sini, kita sadar ada yang salah dalam mempersiapkan Indonesia.

Kita terima Pancasila sebagai formula paling manjur dalam meredam gelagat phobia terhadap kelompok yang berbeda. Tapi detik ini, kita semua sedih karena Pancasila seolah lumpuh kesaktiannya. Pancasila mandek dalam ruang kelas dan diskusi kaum terpelajar. Nan jauh di sana, nilai Pancasila justru terlaksana di desa-desa dalam kesederhanaan dan kearifan warganya tanpa umuk dilabeli pengamalan Pancasila. Di kota, Pancasila usang, menggantung di tembok sekolah dan perkantoran. Lebih dari sosok garuda, kita membutuhkan kehadiran Pancasila dalam akal budi yang menjelma dalam kesantunan berbalut keberanian untuk berbicara dan bersikap.

Pancasila hadir dalam banyak dialog. Tapi, forum dialog antaragama seringkali diisi oleh elit agama yang sudah selesai dengan kesalahpahaman. Almarhum Gus Dur dan Romo Mangunwijaya, keduanya sosok yang sudah berhasil menciptakan harmoni dalam dirinya. Tetapi, umat di bawahnya, belum cukup paham dalam memaknai dan menghadapi perbedaan. Maka, energi fanatisme umat bisa menggelinjang sewaktu-waktu. Saya pernah menduga, konflik dan toleransi itu sebenarnya hanya terjadi di tubuh elit masyarakat. Tetapi konflik lebih mudah diikuti akar rumput daripada sikap toleran.

Toleransi itu tak cukup didapat dari pelajaran sekolah. Sebab, toleransi lahir dari pengalaman menghadapi perbedaan. Orang yang hidup dalam homogenitas, relatif tak punya pengalaman dalam menyikapi perbedaan. Toleransi merupakan keterampilan untuk merendahkan hati, mengonfirmasi ketidakjelasan, dan menyiapkan diri untuk berdialog.

Sepakat atau tidak sepakat bukanlah tujuan, melainkan saling mengerti itulah yang ingin dicapai. Maka, dalam perspektif dialogis, sidang isbat tiap jelang lebaran memang tak harus ada persamaan pendapat. Sebab, masing-masing keputusan telah membawa argumentasinya sendiri. Tapi sayangnya, kasak-kusuk di facebook dan twitter terus berlanjut, menyinidir orang yang berbeda pendapat tentang cara menentukan awal bulan. Kasus ini mungkin tidak berujung fatal, tetapi ini menampakkan dengan jelas ada penyakit yang mengakar dalam cara pandang kita melihat perbedaan. Maka, mempersiapkan Indonesia adalah menghidupkan ruang-ruang dialog di akar rumput.

 

Dia-lo-gue: Ikhtiar Staramuda Jombang  

Mengenal Jombang dari kulitnya adalah segera terbesit seribu satu nama orang asal Jombang yang berhasil mewarnai wajah Indonesia. Bermacam respon pertama orang ketika mendengar Jombang, ada yang sebut Gus Dur, yang lain sebut Rian si Jagal, lain lagi sebut Ponari. Demikian Jombang, terdiri dari unsur ijo (hijau) dan abang (merah). Hijau mewakili santri dan merah mewakili abangan.

Sejarah Jombang terendus dari catatan tentang Klentheng Tridharma di kecamatan Gudo berdiri 1700an dan Gereja Kristen Jawi Wetan di kecamatan Mojowarno berdiri 1893.[4] R.A. Kartini juga pernah menulis dalam suratnya, ia tertarik dengan persekutuan Mojowarno untuk belajar menjadi perawat.[5] Tepat di depan gereja, persekutuan Mojowarno mendirikan sebuah rumah sakit.

Di waktu yang hampir bersamaan, Abdussalam seorang bekas prajurit Diponegoro, membabat alas di desa gedhangan dan mendirikan pesantren selawe. Keturunan Abdussalam ini yang kini memegang kepemimpinan atas empat pesantren besar di Jombang, yaitu Tebuireng, Tambakberas, Denanyar, dan Rejoso. Sejak awalnya, Jombang tak pernah berwajah tunggal.

Tak ada catatan tentang pelanggaran HAM dan SARA yang pernah terjadi di Jombang. Relasi kelompok-kelompok agama dan etnis juga terawat baik. Para keturunan Tioghoa, yang mendominasi pusat pertokoan di sepanjang jalan A.Yani dan jalan KH. Abdurrahman Wahid (dulu jalan Merdeka), memiliki sumbangsih besar terhadap pembangunan pesantren. Atas dasar kepercayaan, mereka memberikan penundaan pembayaran kepada pesantren yang membeli bahan bangunan di toko mereka. Gedung-gedung pesantren itu berdiri di atas pondasi harmoni antara Jawa dan Tinghoa.

Setengah jam dari kampung saya di Jombang, saya menemui sebuah desa yang memberikan kehidupan bagi tiga komunitas beragama sekaligus rumah ibadahnya. Survei CSIS tidak berlaku di desa ini. Di dusun Ngepeh, Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, kaum muslim, Kristen, dan Hindu berpadu jadi satu. Gereja, masjid, dan pura menanungi umat tanpa tebar kebencian. Mereka guyub dalam satu komunitas bernama Budi Luhur untuk menjaga harmonisasi masyarakat. Inilah wajah ayu Indonesia. Tapi sejulah tamsil ini bukan berarti mennjukkan isu antariman di Jombang telah paripurna.

Sebagai bagian dari Jombang, saya tak pungkiri pernah mengalami fase fanatik yang amat mendalam. Mungkin karena saya lahir dan dididik di balik dinding pesantren. Saya butuh waktu untuk memahami bahwa stereotipe buruk terhadap Kristen itu salah. Bahwa orang Cina itu najis karena mereka makan babi itu pandangan yang sesat. Sampai akhirnya saya duduk semeja selama tiga tahun di SMA dengan seorang Protestan. Dalam sejumlah obrolan, kami tak segan mengonfirmasi stereotipe masing-masing. Kami tetap berkawan sebab kami saling memberikan pemahaman. Di titik itulah saya menemukan bahwa toleransi adalah seperangkat pengalaman. Sahabat saya ini sangat membantu saya dalam melihat dunia yang penuh warna berbeda.

Juni lalu saya berkenalan dengan sekelompok anak muda yang menamakan dirinya Staramuda Community. Mereka menjadi garda depan penjaga harmonisasi antariman di Jombang. Komunitas ini baru mei lalu dideklarasi. Setiap bulan, Staramuda menggelar nonton film bertema lintas agama untuk menjadi bahan pantikan diskusi. Nonton bareng bulan lalu, mereka mengundang puluhan santri putri Rejoso ke dalam ruang multimedia Gereja Katolik St. Maria.

Pembedah film diundangkan dari tokoh-tokoh muda di sekitar Jombang yang memiliki keterbukaan. Staramuda beruntung disambut dengan baik oleh sejumlah gereja dan tokoh pesantren. Di setiap bedah film, pembedah terdiri dari paling tidak dua unsur yang berbeda yang menawarkan perspektif mereka sendiri. Sejumlah anak muda dari pesantren, gereja dan kampus turut silih berganti meramaikan diskusi.

Proses dialog juga tak pernah berlangung alot. Semuanya sama-sama belajar berdialog dengan sehat, menghindari pernyataan yang menyudutkan pihak lain. Diskusi Staramuda selalu dilengkapi dengan kacang dan ketela rebus, tak ketinggalan juga tawa yang renyah.

Saya merasa mewah ada komunitas diskusi seperti ini di kota sekecil Jombang. Saya tak mau melewatkan kemewahan ini sebagai penonton, maka saya bergabung dengan Staramuda. Sekelompok pemuda ini yang dengan telaten mengetuk pintu-pintu pesantren, gereja, dan klenteng untuk duduk bersama saling memberikan pemahaman dan berbagi pengalaman.

Suatu hari, Staramuda menyisir wilayah selatan Jombang. Salah satunya, menemui Pendeta Wimbo, pemimpin GKJW Mojowarno. “Kami menyambut baik komunitas ini. Karena kadang anak yang ada di desa seperti ini tidak tahu bagaimana cara menyambung perkawanan dengan yang di kota.” Seketika saya menyadari, jika Staramuda diseriusi, ia menjadi simpul penting bagi Jombang. Tak hanya antariman, tapi juga menggerus dinding rural-urban yang selama ini kokoh berdiri.

Salah satu hal yang menarik dari Staramuda, komunitas ini hanya boleh dipimpin oleh golongan minoritas. Ini dilakukan untuk menghindari dominasi dan hegemoni mayoritas. Ketuanya sekarang seorang Tionghoa, Adi Sudjatmika, biasa dipanggil Acong. Keluarga Acong mengelola sebuah toko. Tapi ia sendiri tak merasa nyaman beraktivitas dalam bisnis keluarga. “Aku lebih suka kerja sosial atau kuliah,” akunya dalam suatu obrolan. Untuk ukuran Jombang, Acong adsalah Tionghoa yang nyeleneh.

Syawal lalu, Acong bersama Lugis, mewakili Staramuda, berangkat ke GOR Sampang. Mereka bergabung dengan relawan lain untuk membantu umat Syiah korban kekerasan. Mereka juga mengawal bantuan yang berhasil dihimpun Staramuda dari warga sekitar Jombang. Bantuan justru berbondong-bondong datang dari Gereja.

Esoknya, sejumlah pegiat Staramuda akan menyusul ke Sampang. Tapi ternyata, kondisi di GOR tidak kondusif. Acong terus memperbarui informasi bahwa mereka mendapat tekanan dari pemerintah daerah. Acong menyesalkan pemerintah membuat SOP bagi relawan. Ini semacam alat untuk membatasi gerak advokasi relawan terhadap korban. Satu hal yang paling menghambat Acong, ia tak bisa berbahasa Madura. Sementara, para korban juga tak fasih berbahasa Indonesia.

Pengalaman Acong dan Lugis memberikan kami pemahaman bahwa korban konflik antarkelompok agama tidak mendapatkan perhatian yang sama seperti korban bencana alam. Dalam kasus Sampang ini misal, masyarakat tidak langsung tergerak membantu karena ada proses identifikasi diri. ‘Jangan-jangan yang mau saya bantu berbeda pandangan keimanan dengan saya’.

Saya melihat banyak komunitas yang serupa semangatnya dengan Staramuda di berbagai kota. Inilah yang saya sebut pilar-pilar dari daerah. Seberapapun kecil komunitas itu, ia merupakan simpul-simpul penopang Indonesia. Komunitas ini yang membantu masyarakat hidup dalam ruang publik yang sehat. Komunitas hanya sebuah wadah untuk terjadi dialog. Tetapi, sejatinya dialog bisa terjadi di mana saja. Melibatkan orang ketiga, kedua, dan pertama; dia, lo, dan gue.

Dialog bukan berdebat. Watak khas dari dialog ialah kelapangan hati untuk menerima perbedaan dan tidak memaksakan kehendak. Dalam terminologi Pancasila, kita menyebutnya musyawarah. Peredebatan, seperti debat calon presiden, mencari argumentasi yang paling unggul. Sementara dialog memberikan ruang yang longgar, agree to disagree, mufakat untuk tidak sependapat. Inilah semangat yang ingin dipelajari bersama dalam ruang-ruang diskusi Staramuda. Tak sependapat berdasar pada keyakinan tidak membuat lepas persaudaraan.

Perlu digaris bawahi, dialog lebih pas digunakan untuk menggali wacana, bukan mengambil keputusan praksis. Musyawarah untuk mufakat biasanya digunakan untuk yang terakhir disebut. Namun belakangan, manusia Indonesia lebih suka menggantinya dengan pemungutan suara.

Tidak banyak orang yang menganggap harmonisasi dalam dialog ini adalah kegiatan yang layak diseriusi. Dialog ini tidak mendatangkan keuntungan pragmatis. Sebagian lagi masih tabu membicarakan ajaran agama satu dengan lainnya. Buat apa kan sudah lakum dinukum wa liya din?

Kebutuhan dan minat setiap individu dalam memahami agama lain bisa jadi berbeda-beda. Dulu saya mengira pendeta belajar Alquran untuk mencari celah ajaran Islam. Tapi itu berubah setelah bertemu Romo Siga di salah satu diskusi Staramuda. Saya jadi paham bahwa dengan mempelajari agama lain, kita semakin rendah hati menemukan nilai kebenaran yang kita yakini juga dimiliki kelompok lain. Saya juga menemukan ajaran Budha yang indah, jika kamu menghina agama orang lain, kamu menghina agamamu sendiri. Sebab agama tak pernah mengajarkan energi kemarahan. Ini perlu direnungkan oleh seluruh umat beragama.

Saya menyesal komunitas seperti Staramuda harus ada. Staramuda menjadi relevan hari ini lantaran wacana harmonisasi dalam masyarakat kita belum mapan. Saya bercita-cita, Staramuda dan komunitas serupa di seluruh Indonesia dibubarkan suatu hari nanti. Ketika masyarakat secara otomatis telah mampu merawat harmoni setulus menghirup udara di pagi hari.

Referensi:

Dakhidae, Daniel. 2010. Elegia Pusat yang Terpinggirkan. Jakarta: Jurnal Prisma

Karim, AG, dkk. 2012. State of Local Democracy (SoLD) Assessment in Indonesia Yogyakarta: JPP UGM

dan IDEA.

Simbolon, T. Parakitri.  2007. Menjadi Indonesia. Jakarta: Gramedia.

Toer, Pramoedya Ananta. 2003. Panggil aku kartini saja. Jakarta: Lentera Dipantara.

Hasil penelitian CSIS yang disadur dari  http://www.tempo.co/read/news/2012/06/05/173408521/Survei-Toleransi-Beragama-Orang-Indonesia-Rendah



[1] Parakitri. T. Simbolon.  2007. Menjadi Indonesia. Jakarta: Gramedia. Hal. 252.

[2] Daniel Dakhidae. 2010. Elegia Pusat yang Terpinggirkan. Jakarta: Jurnal Prisma

[4] Abdul Gaffar Karim dkk. 2012. State of Local Democracy (SoLD) Assessment in Indonesia Yogyakarta: JPP UGM dan IDEA. Hal. 104

[5] Pramoedya Ananta Toer. 2003. Panggil aku kartini saja. Jakarta: Lentera Dipantara.

1 COMMENT
  1. diogi

    Sungguh indah tulisan ini..saya fans anda..cerdas dan rapi..

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top