Tempo Institute
No Comments

Kerugian Menghambat Pers

Editorial Koran Tempo

JUMAT, 30 MARET 2012

Kerugian Menghambat Pers

 

Sungguh keliru menghalangi kegiatan jurnalistik. Tindakan sewenang-wenang, seperti perampasan kartu memori kamerawan TV One oleh polisi baru-baru ini, hanya menimbulkan banyak kerugian. Publik tak bisa menikmati liputan jurnalistik yang lengkap dan bermutu. Polisi pun terancam hukuman penjara lantaran mencederai kebebasan pers.

Mungkin sang petugas risau karena tindakannya menangani demonstrasi terekam oleh kamerawan televisi. Tapi ia tak perlu cemas bila bertugas secara professional di tengah unjuk rasa soal bahan bakar minyak di kawasan Gambir, Jakarta, beberapa waktu lalu. Perampasan kartu memori, bahkan dikabarkan terjadi pemukulan, justru mengisyaratkan adanya hal yang tak beres.

Itu sebabnya,Kepolisian Daerah Metro Jaya perlu mengusut kasus yang sudah dilaporkan ke Dewan Pers tersebut. Apalagi pada Februari lalu telah diteken kesepahaman antara Dewan Pers dan Markas Besar Kepolisian RI mengenai kemerdekaan pers. Ini berarti tak ada alasan bagi kepolisian untuk tidak mengerti pentingnya kegiatan jurnalistik dan fungsi pers.

Tidak cukup mengembalikan kartu memori kamerawan, Polda mesti memberi sanksi bagi anggotanya yang bertindak sewenang-wenang. Si pelaku harus pula disidik dan dibawa ke pengadilan karena melanggar Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dalam undang-undang itu disebutkan, pers mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi. Nah, setiap orang yang secara melawan hukum menghambat atau menghalangi pelaksanaan hak ini diancam hukuman dua tahun penjara atau denda Rp 500 juta. Ancaman pidana ini diatur secara jelas dalam Pasal 18 Undang-Undang Pers. Merampas memori kamera jelas perbuatan melawan hukum sekaligus menghambat kemerdekaan pers. Begitu pula memukul kamerawan.

Kepolisian mesti menunjukkan bahwa mereka mampu menegakkan hukum tanpa pandang bulu, termasuk menjerat anggotanya sendiri. Menghukum pelaku sungguh penting agar tindakan yang sudah sering terjadi itu tidak terulang.Tak hanya dilakukan oleh polisi, kekerasan atau ancaman terhadap jurnalis juga datang dari anggota masyarakat. September lalu, misalnya, seorang kamerawan SCTV diintimidasi saat meliput sebuah kebakaran pabrik di Banyuwangi, Jawa Timur.

Apa pun motifnya, memukul atau mengintimidasi jurnalis tidak bisa dibenarkan. Apalagi undang-undang telah menyediakan hak jawab bagi siapa pun yang merasa dirugikan oleh pemberitaan. Betapa mengerikan bila polisi atau bahkan demonstran dibiarkan mengintimidasi kamerawan ataupun jurnalis yang meliput unjuk rasa. Publik tak akan mendapatkan informasi jernih mengenai demonstrasi itu. Begitu pula bila koruptor dibiarkan menakut-nakuti wartawan. Rakyat akan dirugikan karena korupsi akan semakin sulit diberantas.

Itulah pentingnya penegak hukum melindungi jurnalis dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan. Perlindungan antara lain diwujudkan dengan menindak siapa pun, termasuk perampas memori kamera televisi, yang jelas mencederai kebebasan pers.

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top