Tempo Institute
No Comments

“Budaya Telanjang” Pendidikan Indonesia

Oleh: AWALUDIN SYARIF ABDULLAH – UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Rangkuman:

“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” bunyi dari pasal 31 ayat 1 amandemen ke IV. Pendidikan merupakan sebuah key factor untuk menentukan masa depan, entah itu masa depan untuk individu maupun masa depan negara. Pendidikan kita seperti “telanjang” karena benar-benar terlihat tanpa pakaian padahal kita memiliki “pakaian” (landasan hukum, ilmu) tapi kita tidak memakainya sebagaimana mestinya. Solusinya adalah berdikari memakai “pakaian” lagi dimulai dari lingkungan kita.

 

Ketika saya pulang dari Jakarta menuju Purwokerto menggunakan bus setelah mengikuti University Fair (Ufair), sebuah pameran pendidikan dari 52 Universitas dari Amerika Serikat di hotel Grand Hyatt, saya termenung. Saya mematikan alat komunikasi saya dan mencoba menikmati perjalanan ini dalam kesunyian. Terlihat seorang ibu yang sedang menidurkan putranya yang berusia kira-kira 1,5 tahun dan berberapa penumpang lain yang tertidur. Ketika bus yang kami naiki berhenti di perempatan lampu merah, datang penjual tahu dari arah pintu masuk bus kemudian menawarkan dagangannya. Secara iseng saya bertanya berapa usianya, dia tertawa dan hanya menjawab dengan senyuman. Saya taksir dari wajahnya, umurnya sekitar 15 tahun. Entah kenapa saya masih terpikirkan oleh penjual tahu itu. Seharusnya dia sekolah, bukan berdagang di bus. Saya jadi langsung teringat tetangga-tetangga rumah saya di Arcawinangun, kecamatan Purwokerto timur yang juga mengalami hal serupa. Di usia yang amat dini, mereka memilih untuk mengais rejeki tidak hanya di jalanan, tapi juga di lingkungan dengan menjadi pemecah batu sungai di usia yang seharusnya digunakan untuk menimba ilmu.

Fenomena yang terjadi adalah banyaknya anak-anak yang memutuskan tidak melanjutkan sekolah setelah tamat Sekolah Dasar (SD), bahkan tidak sedikit pula yang memutuskan untuk tidak sekolah dasar dikarenakan urusan perut. Hal ini berbeda sekali dengan apa yang saya temui di Amerika Serikat saat saya berkesampatan untuk mengikuti short course di Arizona State University. Rata-rata, di usia yang sama, anak-anak Amerika sudah berpikiran maju tentang masa depannya. Bukan hanya urusan perut yang jadi tujuan, namun mereka berpikir bahwa dengan pendidikan mereka akan mendapat kehidupan yang lebih baik.

Data statistik dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 1998 menyatakan bahwa anak jalanan secara nasional berjumlah sekitar 2,8 juta anak. Tahun 2000 angka tersebut naik menjadi 3,1 juta anak atau sekitar 5,4%. Pada tahun yang sama, anak yang tergolong rawan menjadi anak jalanan berjumlah 10,3 juta anaka atau 17,6% dari jumlah populasi anak di Indoneisa yaitu 58,7 juta (Soewignyo, 2002 dalam Hajasaputra, 2007)1). Data tersebut menunjukkan bahwa kualitas hidup dan masa depan anak-anak cukup mencemaskan, padahal generasi mendatang ditumpukan pada mereka. Komisi Nasional Perlindungan anak mencatat sekitar 2,5 juta anak dari 26,3 juta anak usia wajib belajar di tahun 2010 dari range usia 7 – 15 tahun belum dapat

 

menikmati pendidikan dasar sembilan tahun, sementara 1,87 juta anak dari 12,89 juta anak usia 13-15 tahun tidak mendapatkan hak atas pendidikan (KNPA, 2011)2). Selain permasalahan tersebut, minimnya sarana prasarna serta banyaknya sekolah baik di tingkat SD hingga SMA yang rusak dan tidak layak pakai juga menjadi penyebab bertambahnya carut marut dalam dunia pendidikan Indonesia. Sekitar 20,97 persen ruang kelas SD rusak, sementara di SMP sekitar 20,06 persen. Ruang kelas SD yang rusak berjumlah 895.761 unit dan yang rusak ada 187.855 ruang kelas. Di SMP ruang kelas yang rusak mencapai 39.554 dari total 192.029 ruang kelas (Wadrianto, 2011)3). Pada tahun 2012, data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayakan telah memverifikasi bahwa sebanyak 194.000 ruang kelas Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Indonesia rusak berat. Tahun 2011, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berhasil merehabilitasi 21.500 ruang kelas SD dan SMP. Namun jumlah sekolah rusak di Indonesia memang masih sangat tinggi. Hal ini berimbas pada proses belajar mengajar (JMC4, 2012)4).

Terasa kontradiktif ketika saya membaca kembali UUD 45 pasal 31 ayat 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, 2)  Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang, 4)  Negara memprioritaskan anggaran  pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, 5)  Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradapan serta kesejahteraan umat manusia. Belum lagi UU Sisdiknas, salah satunya dalam Pasal 5 ayat 1 No. 23 Tahun 2003 yang berbunyi Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ini adalah landasan hukum pendidikan di Indonesia yang menjadi “pakaian” pendidikan di Indonesia. Tapi ditelisik dari realita, ternyata pendidikan kita “telanjang”. Padahal banyak dari kita yang berilmu yang menjadi “pakaian” kita, namun sedikit yang mengenakannya (baca: mengamalkannya).

 

“Budaya telanjang” ini terus berkobar menjadi besar ketika para guru pun menuntut untuk menaikkan gaji mereka. Pemerintah seakan-akan di kejar-kejar oleh PR pendidikan yang tak pernah selesai. Dengan kebijakan baru, akhirnya pemerintah satu persatu mulai mengerjakan PR pendidikan ini, salah satunya dengan menaikkan gaji guru dengan memberikan “fasilitas sertifikasi” untuk peningkatan mutu.

Pendidikan di Indonesia bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, kita sendiri perlu kreatif dalam mensiasati fenomena ini, bukankah tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah? Jika setiap sekolah maupun setiap orang menuntut kelayakan pendidikan dari pemerintah saja, kita seakan-akan menjustifikasi bahwa semua kesalahan ataupun rusaknya pendidikan adalah salah dari salah satu pihak saja, padahal kita sendiripun, sebagai warga negara juga perlu mandiri demi mengentaskan masalah pendidikan. Tentunya akan lebih baik bila ada kolaborasi antara pemerintah dan warganya untuk mengatasi masalah ini. Pendidkan tak hanya sekolah formal, informal pun juga disebut pendidikan. Bahkan para anak jalanan pun juga secara tidak langsung telah mendapatkan pendidikan tentang hidup di jalanan, dunia yang keras untuk mendapatkan uang; persaingan. Di jalanan, maupun bukan di jalanan, para pekerja cilik belajar untuk bersaing, berkawan, dan bersosialisai melalui sekolah kehidupan. Ini tidak buruk, yang menjadikannya buruk adalah apabila pola pikir atau konsep bertahan hidup dengan menghalalkan segala cara untuk mengisi perut. Akar dari permasalahan ini tidak timbul dari manapun, melainkan dari pola pikir yang tertanam dari kecil. Pendidikan yang baik akan menghasilkan pola pikir yang baik, di kedepannya, pendidikan yang baik akan menghasilkan pemimpin yang baik dan tentunya tidak korup.

Masih teringat dalam benak saya bahwa pahlawan tanpa tanda jasa adalah guru. Tanpa pamrih mereka mengajarkan kita tentang berhitung, membaca, menulis dan moral. Rupa-rupanya dewasa ini sangat sulit untuk mencari model pahlawan tanpa tanda jasa yang sebenarnya. Sempat saya menemukan tokoh-tokoh luar biasa pendidikan di Indonsia lewat surfing di internet, yaitu Ki Hajar Dewantara, serta tokoh nyata inspiratif ibu Mus dalam novel Laskar Pelangi. Jauh-jauh saya mencari, ternyata di dekat saya pun ada. Ibarat gajah di pelupuk mata tak tampak, kuman di seberang lautan malah nampak. Ibu Siti Chamdiyah5) adalah sosok tersebut. Di usianya yang ke 52 beliau aktif mengajar anak-anak di lingkungan rumahnya, Jl. Masjid Baru RT 03 RW 07 Gg. SDN 5 Arcawinangun.

 

5 Founder Taman Belajar Zahrotul Jannah

Sejak 2002 hingga saat ini, beliau mengajarkan membaca, menulis, baca tulis alquran, termasuk akidah, akhlak, dan bahasa arab. Padahal beliau hanya lulusan SMA. Bermula dari keprihatinan Bu Amin, panggilan akrab beliau, karena melihat banyaknya anak kecil yang suka bermain judi kecil-kecilan lewat wayangan, dir-diran (kelereng) dan kartu di waktu yang harusnya digunakan untuk belajar, serta bahasa kasar yang digunakan anak-anak tersebut untuk bergaul bahkan dengan orang tua mereka, padahal lingkungannya dekat sekali dengan sekolah dasar dan tidak jauh dari Universitas Jenderal Soedirman. Ternyata kebanyakan warga disana hanya lulusan SD dan SMP6). Anak-anak merekapun yang sekolah hingga SMA bisa dihitung dengan jari.

Bu Amin memulai dengan memanggil anak-anak tersebut untuk bermain di rumahnya sekaligus belajar iqro dan disisipi tentang akhlak. Pada awalnya memang berat, karena beliau bukan warga asli Arcawinangun, namun orang pindahan. Secara bertahap, dengan kerja keras tanpa gaji karena beliau melakukannya dengan sukarela akhirnya membuahkan hasil. Anak-anak mulai berperilaku lebih sopan dan persentase pemain judi kecil-kecilan menjadi berkurang. Mereka belajar membaca dan menulis di sore hari tiga kali dalam seminggu, dan frekuensi belajar ditinngkatkan setiap bulan ramadhan dengan tambahan snack  berbuka puasa hasil gotong royong warga.

 

Di tengah kemiskinan yang juga mendera Ibu Amin, beliau tetap tegar dan tanpa pamrih mengajar semua ilmu yang beliau tahu, dari anak-anak hingga ibu-ibu PKK. Suami Ibu Amin hanya berprofesi sebagai tukang bakso, namun dukungan suami ibu Amin  membuat Ibu Amin terus mengajar hingga akhirnya beberapa relawan dari berbagai kalangan

 

 

1 Harjasaputra. 2007. Masalah Anak Jalanan [1]. URL:http://harjasaputra.wordpress.com. 2 Oktober 2012.

2 KNPA. 2011. Catatan Akhir Tahun 2011. URL: http://komnaspa.wordpress.com. 2 Oktober 2012.

3 Wadrianto, G.K. 2011. Sekolah Rusak Masih Jadi Masalah Pelik. URL:http://edukasi.kompas.com. 2 Oktober 2012.

4 JMC4. 2012. Jumlah Sekolah Rusak Mencapai 194 ribu. URL: http://www.jubilee-jkt.sch.id. 2 Oktober 2012.

 

6 Observasi dilakukan langsung di kawasan RT 3 RW 7 Arcawinangun

turut membantu mengajar, diantaranya dari Unit Kegiatan Kerohanian Islam Unsoed, Masjid Fatimahtuzzahra dan Yayasan Nurul Islam Purwokerto. Para warga pun bergotong royong membantu dengan membuatkan bangunan Taman Belajar Zahrotul Jannah di depan rumah Ibu Amin di bantu para donatur tidak tetap dari masyarakat mampu. Beliau juga aktif mencari donatur independen beasiswa bagi anak-anak yang pintar namun tidak mampu dilingkungannya untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi, juga donasi bagi anak-anak yatim, piatu, maupun yatim piatu. Bahkan pada tahun 2012 ini, sebuah masjid dengan nama Baitul Ulum pun telah berhasil didirikan, hasil kolaborasi SD N 5 Arcawinangun dan para warga di Arcawinangun RT 3 RW 7 dibantu para donatur dari berbagai pihak.

Hal yang menjadikannya hebat adalah kebanyakan dari mereka berprofesi serabutan, ada yang menjadi penjual tempe di pasar, buruh, tukang ojek, pemecah batu, tukang bangunan, dan rata-rata hanya lulusan sekolah dasar, mereka adalah warga yang luar biasa, bersama Ibu Amin, mereka sadar bahwa pendidikan itu penting. Tidak harus formal, tidak harus menunggu bantuan pemerintah, tidak harus tahu ada UUD 45 pasal 31 ayat 1 hingga 5, tidak harus tahu ada UU sisdiknas, tidak harus dibayar atau meminta bayaran, mereka berdikari “berpakaian” pendidikan. Model inilah yang semestinya dikembangkan ditiap RT atau RW dalam setiap pelosok tanah air. Melalui usaha mandiri, dan pasti akan lebih baik bila pemerintah juga turut serta, memulai untuk membenahi masalah pendidikan, dimulai dari lingkungan sekitar kita. Akankah kita terus “telanjang” dalam dunia pendidikan? Ataukah buta dengan keadaan sekitar?

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top